pp nomor 6 tahun 2016. Peraturan Perundang-undangan. pp nomor 6 tahun 2016

Tutup. PP No. Peraturan Pemerintah (PP) No. Unduh PDF. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah. Belum Tersedia. METADATA PERATURAN. Belum Tersedia. 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan. 2016. Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai. pdf. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2018 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina MATERI POKOK. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan; Mengingat SK No 086163 A : 1. Dengan adanya Tipe Dokumen. U. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Evaluasi. UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 3 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 13 Tahun 1995; PP No 41 Tahun 1999; PP No 54 Tahun 2000; PP No 150. Bentuk. 6 Tahun 2016 445. T. go. 6, LN. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2Ol5 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor. 6. 233,. STATUS PERATURAN. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Belum Tersedia. Belum. 36, LN. Cara menghitung PPh 21 menyesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu:. 2016 No. Peraturan Presiden Show sub menu. 03/2016 TENTANG. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023. E. 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 14. 47, LN. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara. 16 Tahun 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara. PP Nomor 13 Tahun 2016. E. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 325, TLN No. 50, TLN No. Download. Perpres 2018. PP No. 010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian. 06/2013; b. 2018/NO. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021. PP Nomor 18 Tahun 2016. 2016 No. 29 Desember 2016 27549 kali 4603 kali. 2017/NO. 259, TLN No. Bentuk. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 serta sesuai Nota Dinas Kepala BAgian Pemerintahan Umum. 4 tahun 2016 tentang RPL bagi Peserta UPAP yang telah Memiliki RNA PP No. 2016 No. Tahun. NOMOR: P. pdf. 2 Pasal 3 PP Nomor 58 Tahun 2005. bahwa untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Kabupaten Belitung yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, perlu NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan T. - 2 -. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara. Peraturan. 1. PP Nomor 28 Tahun 2020. Tanggal Pengundangan 28 April 2023. 1, LN. PERMENPAN RB ini diterbitkan pada tahun 2016 dengan nomor 6 yang mengatur tentang perubahan kedua atas Keputusan MENPAN Nomor 41/KEP/M. Preview. 6 No. Tipe Dokumen. Judul. Wednesday, 20 July 2022 03:12 PP No 37 Tahun 2021; Wednesday, 13 July 2022 03:08 PP No 36 Tahun 2021; More in Peraturan pemerintah Tips dan Trik Video . U. Detail Download. Preview. Mencabut : PP No. ABSTRAK PERATURAN. Subjek. 55, LN. STATUS PERATURAN. 29, TLN No. 2016. Bentuk. Mencabut : PP No. 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen PerhubunganPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah T. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. PP No. Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), diubah sebagai berikut: 1. Mulai dari pegawai. 2016. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. go. Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang. Tipe Dokumen. 4, LL SETNEG : 27 HLM. Download. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6. Belum Tersedia. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) No. IDN. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG DENGAN RAHMAT TUHAN. Peninjauan ulang RPP dan. Diubah dengan : PP No. Selain itu diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 2 pasal yaitu Pasal 81A dan Pasal 81B. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang. 5941, LL SETNEG : 22 HLM. Download Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Dan Angka Kreditnya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. T. STATUS PERATURAN. NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS I. 31 Tahun 2013 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penggunaan. T. id : 6 HLM. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 2016 Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pasal 18 ayat (6) UUD, UU No. Preview. Belum Tersedia. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut denganPerpres Nomor 2 Tahun 2016-. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Nomor. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50. PP No. Perubahan dari PP Nomor 31 Tahun 2013 antara lain mengenai ketentuan dalam Pasal 32 yang diubah menjadi (1) Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas berlaku sebagai Izin Tinggal terbatas yang bersifat sementara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; (2) Tanda Masuk. Preview. 2016. 325, TLN No. Frasa "dan tercantum" dalam Pasal 41 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,. PP Nomor 47 Tahun 2016. Data Dukung - Dokumen Kajian - Uji. 2016 No. Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 96 tahun 2015: Badan Koordinasi Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah . id : 17 hlm. pdf. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 115 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RREPUBLIK INDONESIA. Tipe Dokumen. 2016, No. pdf. setkab. STATUS PERATURAN. 2016. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. PP ini mengatur mengenai beberapa perubahan dan penambahan pasal dalam PP Nomor 14 Tahun 2016. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. STATUS PERATURAN. Bentuk. MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun. METADATA PERATURAN. PP Nomor 2 Tahun 2016. PP Nomor 17 Tahun 2015. Instruksi Presiden. Melaksanakan Amanat Peraturan : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong T. 42. 3. Kementerian Ketenagakerjaan: Nomor Peraturan: 36:. TENTANG DATABASE PERATURAN. 4. 157, TLN No. STATUS PERATURAN. 2016. Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan. 8 KB) Terima kasih sudah berkunjung. 31. 2020. Permenristek Dikti No. 6, LN. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor 41/kep/m. 2016. Glosarium. perancang. 51 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Tata Kelola Barang Milik Negara Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi ; Permen ESDM No. Bentuk. METADATA PERATURAN. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. View. Nomor. 63, LN. PP 2023.